PRINSIP FALSIFIKASI POPPPER DAN RELEVANSINYA BAGI PENGUATAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Abstrak

Artikel ini membahas prinsip falsifikasi yang dikemukakan oleh Karl Popper dan relevansinya dengan praktik demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada fenomena politik dinasti. Prinsip falsifikasi, yang merupakan dasar dari pemikiran ilmiah menurut Popper, menyatakan bahwa suatu teori hanya dapat dianggap ilmiah jika ia dapat diuji dan dibuktikan dengan benar. Konsep ini diterapkan dalam konteks politik Indonesia untuk menganalisis apakah praktik politik dinasti, yang semakin marak di berbagai daerah di Indonesia, dapat dianggap sebagai ancaman terhadap prinsip demokrasi yang sehat. Politik dinasti, yang melibatkan penguasaan kekuasaan oleh keluarga atau klan tertentu, seringkali dipandang sebagai bentuk oligarki yang menghambat partisipasi masyarakat luas dalam proses politik. Artikel ini menganalisis bagaimana politik dinasti, yang sulit dipertanyakan atau diuji secara terbuka, bertentangan dengan prinsip falsifikasi Popper dan dapat mengarah pada pengurangan kualitas demokrasi. Dengan menggunakan perspektif ini, artikel ini mengkritisi dinamika politik Indonesia, menawarkan rekomendasi untuk memperkuat mekanisme dalam demokrasi indonesia, dan memastikan bahwa demokrasi yang berkembang lebih inklusif dan adil. Prinsip falsifikasi Popper secara frontal dapat menganlisis kejahatan politik dengan pemikirannya yang kritis. Teori falsifikasi mengajarkan pentingnya menguji dan memverifikasi klaim politik dengan dasar bukti yang objektif. Kata Kunci: Prinsip Falsifikasi, Ka